Sistem kami menemukan 25 jawaban untuk pertanyaan TTS pedoman hukum pidana negara. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di Kompas, Jawa Pos dll. Kami memiliki database lebih dari 156 ribu. Masukkan jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Nilai | Jawaban | Soal/Petunjuk |
KUHP | Pedoman hukum pidana negara | |
UNDANG, UNDANG-UNDANG | 1 ketentuanketentuan dan peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet (menteri, badan eksekutif, dsb) dan disahk... | |
LEMBAGA | 1 asal mula (yang akan jadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); 2 bentuk (rupa, wujud) yang asli; 3 acuan; lekatan (tt mata cincin ds... | |
HUKUM | 1 peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); 2 undang-undang, peratura... | |
HTN | Hukum Tata Negara | |
RECHTSSTAAT | Negara hukum belanda | |
BHMN | Badan Hukum Milik Negara | |
GRASI | Ampunan Hukum Dari Kepala Negara | |
AMNESTI | Ampunan Hukum Dari Kepala Negara | |
KRIMINALITAS | Perbuatan yang melanggar hukum pidana | |
KEAMANAN | Tujuan dibuatnya hukum dalam negara | |
TERITORIAL | Mengenai bagian wilayah suatu negara (daerah hukum) | |
NAPI | Orang yang sedang menjalani masa hukum pidana | |
TALAK | Proses perceraian tapi belum sah secara hukum negara | |
PENGADILAN | Mahkamah, majelis hukum, meja hijau, perbicaraan, perdata, pidana; | |
ABOLISI | Peniadaan Peristiwa Pidana | |
NIKAH | Ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai hukum negara dan ajaran agama | |
NATURALISASI | Menjadikan warga negara Indonesia bagi penduduk asing sah secara hukum | |
UUD | ... 1945 (hukum dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia) | |
ARESTASI | Penangkapan terhadap pelaku pidana yang pelaksanaannya diatur dalam undang undang hukum acara | |
DEKRET | Perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan berkekuatan hukum | |
DISPENSASI | Keputusan negara yang memberikan kebebasan dari aturan atau hukum resmi yang berlaku | |
PERDATA | Lawan dari pidana | |
PREROGATIF | Hak luar biasa mengenai hukum, undang-undang, dsb (seperti hak yang diberikan kepada negara untuk mengampuni orang yang terhukum dsb) | |
JUSTICE | ... collaborator, pelaku yang bekerja sama membongkar kejahatan dengan aparat penegak hukum, dianggap memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara |